Sejak dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung di kabinet Kerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli telah menjalankan amanahnya untuk melaksanakan visi Trisakti dan Nawacita.
Jejak kerja dan perjuangan Rizal Ramli selama sekitar 11 bulan di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi ini, populer atau dikenal oleh publik dengan Jurus Rajawali Ngepret dan Jurus Rajawali Bangkit.
Jurus Rajawali Ngepret Rizal Ramli itu dimaksudkan untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN dan menyelamatkan potensi kerugian negara dalam menentukan kebijakan pemerintah.
Jurus Rajawali Bangkit Rizal Ramli merupakan jurus untuk meningkatkan penerimaan negara atau jurus membangkitkan maritim dan sumber daya nasional
1. Rizal Ramli memperingatkan kepada Garuda Indonesia agar lebih fokus dan mampu memperkuat jalur penerbangan domestik dan regional daripada melakukan pembelian 30 pesawat berbadan lebar Airbus A 350 XWB yang hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh.
Pada April 2016, pemerintah akhirnya membeli 14 pesawat Airbus dengan tibe A 330 yang lebih efisien bahan bakanya daripada A 350.
2. Rizal Ramli memberikan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan listrik 35.000 Megawatt. Kritik Rizal Ramli ini akhirnya diakui oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada
3 Februari 2016, berikut beritanya : Menteri ESDM Tak Yakin Mampu Selesaikan Proyek 35.000 MW pada 2019.
Menko Maritim yang baru, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui bahwa pada 2019, sekitar 20.000 MW sampai 25.000 MW saja yang sudah beroperasi penuh memasok listrik (Commercial Operatin Date (COD).
3. Arahan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya kepada PLN untuk menghapus biaya administrasi pulsa listrik pra bayar.
Arahan ini akhir ditindaklanjuti oleh Dirut PLN dengan memisahkan biaya administrasi dengan harga pulsa listrik di token.
4. Rizal Ramli berhasil menghentikan rencana Menteri ESDM yang akan memberikan perpanjangan kontrak karya Freeport sebelum waktunya.
Sesuai dengan UU Minerba nomor 4 tahun 2009, perpanjangan kontrak hanya dapat dilakukan 2 tahun sebelum kontrak Freeport habis pada 2021.
5. Rizal Ramli berhasil memperjuangkan kilang gas Blok Masela dengan menggunakan kilang darat (onshore).
Hal ini diupayakan agar lahir kemakmuran bagi masyarakat Maluku dan sekitarnya karena kilang di darat akan banyak berdampak pada ekonomi setempat dibanding kilang dibangun di laut.
6. Kebijakan penurunan Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Priok. Perkembangan penurunan Dwelling Time hingga saat ini menunjukkan angka yang memuaskan sesuai target awal Presiden Jokowi.
Bahkan pada kesempatan Jokowi kembali kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok pada 13 September 2016, diakui bahwa Dwelling Time Tanjung Priok sudah 3,2 hari dwelling-time- seluruh-pelabuhan- diperbaiki.
Jokowi akhirnya meminta agar Dwelling Time di seluruh pelabuhan sama seperti di Tanjung Priok.
7. Pengembangan 10 Destinasi Wisata Priorotas untuk meningkatkan pertumbuhan dan lapangan kerja dari 3 juta meningkat menjadi 7 juta di tahun 2019. Fokus 10 tujuan wisata ini dimaksudkan agar ada capaian terukur dan dapat menjadi percontohan didaerah lain di tahun berikutnya.
8. Kebijakan Pengembangan Branding Pariwisata DKI Jakarta. DKI Jakarta akan dikemas menjadi lima jenis destinasi wisata.
Meliputi business tourism, maritim tourism, culinary tourism, health tourism dan art and culture tourism. Pengembangan wisata maritim akan difokuskan di wilayah Kepulauan Seribu.
9. Untuk menopang kunjungan wisatawan nasional, Rizal Ramli mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara.
Kecuali wisatawan dari negara-negara pengekspor narkoba dan pendukung gerakan radikal. Tujuannya demi meningkatkan kunjungan wisman dari 10 juta menjadi 20 juta wisman pada 2019.
10. Kebijakan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata. Sebagai uji coba, pertama penerapan Badan Otoritas Pariwisata di Danau Toba yang ditargetkan menjadi Monaco of Asia.
Dengan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini diharapkan target pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi US$ 20 juta pada tahun 2019.
11. Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba. Mulai dari perpanjangan Bandara Sibisa yang berjarak 20 Km dari kawasan wisata Danau Toba, pembangunan resor turis.
Kemudian pembangunan Tol Medan-Parapat, hingga penambahan wilayah wisata Danau Toba sebesar 500 hektare, yang akan digunakan untuk eco-tourism.
12. Untuk menopang pengembangan pariwisata nasional, Rizal Ramli memutuskan untuk menghapuskan CAIT (Clearance Approval for Indonesian Territory). CAIT ini dinilai terlalu administratif.
Rizal Ramli akhirnya mengganti dengan menggunakan pendekatan security yang lebih IT based untuk mendetect masalah-masalah keamanan.
Saat ini untuk mengurus izin masuk kurang dari 5 hari via online dari sebelumnya butuh waktu empat bulan untuk kapal cruise masuk.
Izin Yacht yang sebelumnya butuh waktu mingguan, sekarang kurang dari 24 jam. Sekarang sudah banyak mulai mendaftar untuk bisa masuk ke Indonesia, mendukung pariwisata maritim.
13. Rizal Ramli melakukan pembenahan dalam industri garam nasional.
Hal ini dilakukan melalui pembenahan importasi garam sebelumnya menggunakan sistem kuota, di mana peredaran garam impor hanya dikuasai oleh beberapa importir saja.
Kemudian diubah menjadi sistem tarif guna membuka peluang persaingan usaha yang lebih kompetitif di antara para importir garam.
Penerapan sistem tarif ini dilakukan agar ada dukungan yang menguntungkan bagi pemerintah pada umumnya, maupun petani garam lokal pada khususnya.
14. Bersama Malaysia membentuk COPC (Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil di kedua negara.
Rencana kerja tahun ini akan membentuk Green Economic Zone yang merupakan wilayah industri hilir sawit yang ramah lingkungan dan akan berlokasi di wilayah Indonesia.
15. Kebijakan revaluasi aset pada Paket Ekonomi ke V pada bulan Oktober 2015. Kebijakan paket deregulasi yang ditetapkan pemerintah diperkuat dengan kebijakan revaluasi aset.
Meskipun baru sebagian BUMN yang melakukan revaluasi, total aset BUMN bertambah Rp 800-an triliun dan memasukkan penerimaan pajak Rp 20-an triliun.
16. Paket Ekonomi ke VIII di Sektor Penerbangan, pada bagian ketiga menyebutkan bahwa Bea Masuk Nol % bagi spare parts untuk Industri Penerbangan mendapat apresiasi dari PT Dirgantara Indonesia.
17. Rizal Ramli saat menjabat sebagai Menko Maritim juga mendorong peningkatkan sistem pendidikan nasional berbasis kejuruan di Indonesia guna meningkatkan kualitas tenaga kerja indonesia menjadi tenaga profesional Indonesia.
Rencana tersebut merupakan hasil kesimpulan dari rapat tertutup yang digelarnya bersama Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri pada 19 April 2016.
Gagasan Rizal Ramli ini akhirnya pada 13 September 2016 menjadi agenda pembahasan dalam Rapat Kabinet terbatas di Istana Negara.
18. Rizal Ramli mengatakan, ketegasan Indonesia dalam mengatasi praktik pencurian ikan (illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing telah berdampak buruk bagi industri perikanan negeri tetangga.
Industri perikanan negara tetangga semula hidup dari ikan curian dari Indonesia. Namun karena pemberantasan praktik IUU fishing gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kini industri perikanan negara tetangga banyak yang mati.
Menurut Rizal Ramli, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk membangun industri perikanan nasional.
19. Pasca Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Natuna pada Juni 2016, Rizal Ramli menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan 4 Pilar pemgembangan Natuna:
a. Pengembangan sektor perikanan. Pilar pertama ini dilaksanakan dengan memindahkan sekitar 400 kapal tradisional dari wilayah Pantura ke Natuna agar kapasitas tangkap nelayan di Natuna bertambah.
Selain itu, Rizal Ramli juga ingin agar di Natuna dibangun pasar ikan berskala besar seperti yang ada di Tokyo, Jepang.
b. Pengembangan pariwisata di Natuna
c. Pengembangkan industri migas dan pendukung, karena cadangan migas di Natuna cukup besar.
d. Peningkatkan pertahanan kawasan Natuna. Pemerintah akan mengerahkan TNI untuk menambah kapasitas segi pertahanan.
20. Kebijakan Pembentukan Dewan Air Nasional. Latar belakang rencana pembentukan Dewan ini karena sebagian besar dari 386 Perusahaan Air Minum (PDAM) di Indonesia merugi dan tidak bankable serta tidak mampu menyediakan air minum dengan volume dan kualitas air yang memadai.
Hingga Rizal Ramli dicopot dari Kemenko Maritim, kebijakan ini belum diketahui lagi perkembangannya.
sumber : https://m.tribunnews.com/tribunners/2017/01/02/jejak-kerja-rizal-ramli-di-kabinet-jokowi-selama-11-bulan?page=all